Mahalnya Mahar Demokrasi Sebabkan Maraknya Korupsi
Nagara Institute menggelar Diskusi Daring bertajuk “Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?” lewat platform zoom meeting yang disiarkan pada kanal Youtube Nagara Institute, Sabtu (20/06/20).
Acara yang dipandu Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal tersebut menghadirkan narasumber antara lain: Tito Karnavian (Mendagri), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Afifuddin (Komisioner Bawaslu), Arsul Sani (Sekjen PPP), Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR), Denny Indrayana (Bakal Calon Gubernur Kalsel) dan Imam B. Prasodjo (Sosiolog/Aktivis Sosial).
Dalam diskusi tersebut, Mendagri Tito Karnavian kembali mengemukakan gagasan Pilkada Asimetris.
“Pilkada langsung memiliki dampak positif dan negatif. Saat pertama menjabat Mendagri saya lemparkan ide tentang pilkada asimetris. Yakni, pelaksanaan pilkada dilakukan berdasarkan kedewasaan demokrasi masing-masing daerah yang diukur dari IPM. Serta, kapasitas fiskal daerah dan faktor sosial budaya daerah tersebut,” kata Tito Karnavian.
Ganjar Pranowo berharap agar pilkada kita tidak mahal. “Jika pilkada mahal, pasti korupsinya tinggi,” jelas Ganjar.
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berpendapat bahwa harus ada sistem kebijakan terkait pilkada yang mendorong agar bagaimana masyarakat tidak bermain uang dalam berbagai proses tahapan yang ada.
Dia juga mengkritisi partai politik yang menurutnya hanya berorientasi kekuasaan. “Partai politik adalah ladang pemikiran. Partai politik bukan mesin kekuasaan,” kata Fahri penuh semangat.
Bakal Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana menyatakan bahwa harus ada sistem hukum agar meminimalisir politik uang. Dia bahkan berkomitmen untuk bertahan tidak menggunakan mahar walaupun itu sesuatu yang tidak mudah.
Sementara itu, Arsul Sani menyayangkan ada ratusan kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK. “Ada 119 kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK, itu belum lagi yang di kejaksaan dan kepolisian,” kata Arsul.
Afifuddin sebagai Komisioner Bawaslu mengatakan bahwa dua masalah besar terkait pilkada. “Pertama, politik uang dan kedua adalah netralitas ASN dalam pilkada,” kata Afifuddin.
Sosiolog dan aktivis sosial Imam B. Prasodjo mengusulkan pentingnya panitia skrining kepemimpinan di partai politik agar pemimpin yang lahir benar-benar berkualitas.
Dia juga menyoroti masalah korupsi dengan pemimpin terpercaya. “Saat ini kita butuh kepala daerah yang memiliki public trust, terpercaya, di tengah perubahan dalam masyarakat,” pungkas Imam.
“Diskusi daring diikuti oleh 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk beberapa kepala daerah,” tutup Yanuardi Syukur, Peneliti Nagara Institute.