Mentan: Kondisi Pangan Dunia Tak Baik-baik Saja, Kelaparan Banyak
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, kondisi dunia saat ini sedang dalam kondisi tidak ideal. Dari data World Food Programe(WFP) dan Food and Agriculture Organization (FAO), 10 negara dalam keadaan kelaparan serius.
Bahkan, Amran memaparkan, sebanyak 7-16% penduduk Indonesia masih rentan kelaparan.
“Kondisi pangan dunia tidak baik-baik saja. Dan saat ini terjadi krisis pangan di dunia, 10 negara kesulitan pangan, penduduk kelaparan banyak, terancam kelaparan beberapa negara. Khusus Indonesia ada terjadi El Nino yang luar biasa, ini perlu kita mitigasi dampak El Nino ke depan. Sekarang ini kita ngga bisa bekerja biasa aja karena kondisi El Nino sangat memprihatinkan dampaknya,” katanya dalam Seminar Hasil Riset Ketahanan Pangan Nasional Nagara Institute, dikutip Rabu (21/2/2024).
Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat karena Amran menilai dampak dari krisis pangan sangat besar. Jika terjadi krisis ekonomi maka pertanian masih bisa tumbuh, serta krisis kesehatan masih bisa dilewati. Namun terjadinya krisis pangan bisa melompat ke krisis politik hingga konflik sosial. Untuk itu, semua pihak harus bisa menjaga kondisi pangan karena masalah pangan bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga masalah dunia.
Sayangnya, upaya untuk pulih semakin diperparah dengan berkurangnya produksi pupuk. Perang Rusia-Ukraina membuat harga bahan baku pupuk naik hingga 200%, sedangkan anggaran terbatas sehingga pupuk berkurang sampai 50%.
“Kalau pupuk tetap 4,73 juta ton, ini bisa memperparah produksi kita di 2024. Alhamdulillah setelah sampaikan kondisinya demikian bahwa volume pupuk berkurang, kalau tidak salah bulan lalu Presiden memberi arahan bahwasanya pupuk ditambah 14 triliun, ini keputusan beliau 2 Januari 2024. Alhamdulillah sudah disampaikan ke Gubernur, Bupati seluruh Indonesia bahwa nanti ada surat usulan tambahan pupuk 2,5 juta ton senilai Rp 14 triliun, ini kabar baik buat petani kita,” sebut Amran.
Tidak kalah pentingnya adalah masalah distribusi, ketika sebelumnya petani harus menggunakan kartu petani, maka saat ini sudah berubah. Perubahan itu karena sebanyak 17-20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani, penyebabnya karena masih banyak hambatan yang ditemukan, misal petani lupa pin, kartunya hilang atau petani meninggal, kemudian daerah yang remote area sulit dijangkau, sehingga banyak petani tidak bisa mendapatkan pupuk.
“Kami sepakat dengan Dirut PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), pupuk harus didistribusikan dengan baik, kemudian stok di distributor-distributor kurang lebih 1,7 juta Ha pupuk digunakan dan cukup menggunakan KTP, itu masalah mendasar petani kita. Jadi pupuk kami himbau agar cukup menggunakan KTP,” ujar Amran.
Masalah pupuk menjadi sangat krusial karena beberapa alasan, antara lain adalah kurang dan dibatasinya subsidi pupuk bagi petani oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk yang difokuskan dari sisi jenis pupuk maupun jenis tanaman yang ‘berhak’ mendapatkan alokasi subsidi pupuk hanya menyasar komoditas pokok membuat petani yang menanam komoditas lain di luar prioritas merasa dianaktirikan.
“Di sisi lain, subsidi pupuk menjadi permasalahan bagi kesuburan tanah dan lingkungan secara jangka panjang. Permasalahan juga terjadi pada kemampuan masyarakat untuk membeli hasil pertanian tersebut, dalam artian lain bahwa ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat untuk membeli hasil bumi juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan,” jelas Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal.